Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Buku Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 hingga 2018. Buku ini menyajikan analisis dan temuan-temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pilkada di wilayah ini. Salah satu tema utama yang dibahas adalah pengawasan terhadap pelanggaran pemilu, seperti politik uang, ketidaknetralan ASN, dan pelanggaran administrasi yang melibatkan penyelenggara pemilu. Buku ini juga menyoroti peran pengawasan dalam memastikan kualitas demokrasi dan transparansi selama proses pemilu. Buku ini tidak hanya membahas tantangan, tetapi juga memberikan solusi dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Sebagai contoh, dalam kajian terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah, penulis mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya PSU, termasuk ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dan manipulasi suara. Data dari berbagai kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Muna dan Kabupaten Bombana, menunjukkan masalah signifikan yang berujung pada rekomendasi PSU. Buku ini juga mengulas strategi pengawasan yang digunakan oleh Bawaslu, serta upaya peningkatan kualitas pengawasan di lapangan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, buku ini juga menyajikan kasus-kasus yang terjadi selama Pilkada 2018, seperti pengawasan terhadap konten media sosial dan praktik politik uang. Penulis mengeksplorasi pengawasan terhadap kampanye di media sosial, yang semakin relevan di era digital. Beberapa kasus yang dibahas, seperti pelanggaran kampanye yang tidak terdeteksi di awal atau penggunaan akun anonim untuk kampanye hitam, menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pengawas untuk memantau dunia maya. Secara keseluruhan, buku ini berfungsi sebagai referensi penting bagi para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan yang tertarik dengan evaluasi dan peningkatan kualitas Pilkada di Indonesia.