PDF Buku 2020

Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia: Bawaslu Provinsi Gorontalo

Jaharudin Umar, Rahmad Mohi, Yopin Polutu Eka Putra B. Santoso, Aspian Ibranur, Rahadian Herlangga, Lismawi Ibrahim, Lukman A. Rahman, Alvian Mato, Wahyudin M. Akili, Alexander Kaabah, Moh. Fadjri Arsyad, Stenly Tinduku, Lius Ahmad, Jefrian Akutu, Yanti Halalangi, Budi Hartono, Amir Koem, Yuyun Antu, Asrawaty Isa, Yahya Karuana, Mohammad Zain, Slamet Baladraf, Muhamad Yusran Bahri, Hedi F. Amrullah, Zubair S. Mooduto, Ramlan, Alfris Podungge

Buku Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia: Bawaslu Provinsi Gorontalo menyajikan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Gorontalo, khususnya selama periode 2015-2020. Buku ini merangkum pengalaman dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Gorontalo dalam mena...

Penerbit
Bawaslu Provinsi Gorontalo
Tahun Terbit
2020
Format
PDF
Jumlah Halaman
-

File Tersedia

1 file · unduh tersedia jika diizinkan
PDF
307. Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia Bawaslu Provinsi Gorontalo.pdf 13.1 MB · bisa diunduh

Deskripsi Publikasi

Buku Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia: Bawaslu Provinsi Gorontalo menyajikan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Gorontalo, khususnya selama periode 2015-2020. Buku ini merangkum pengalaman dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Gorontalo dalam menangani berbagai tantangan, seperti politik uang, penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sengketa pemilu. Ditekankan juga peran penting pengawasan partisipatif dari masyarakat, yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan tokoh agama dalam memastikan jalannya pemilu yang adil dan transparan. Dalam buku ini, berbagai studi kasus dari tiga daerah yang mengadakan Pilkada 2020 di Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Bone Bolango, dibahas secara rinci. Salah satu tema utama yang diangkat adalah pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial (Bansos) di tengah pandemi COVID-19, yang kerap dimanfaatkan oleh petahana dan bakal calon untuk kepentingan politik. Buku ini juga mengkaji upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu, termasuk surat himbauan kepada Pemerintah Daerah untuk menghindari penyalahgunaan Bansos sebagai ajang kampanye. Selain membahas isu-isu praktis dalam pengawasan, buku ini juga menyentuh aspek regulasi dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu, seperti kekosongan hukum terkait penetapan calon sebelum tahapan kampanye resmi dimulai. Evaluasi yang dilakukan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kapasitas pengawasan di masa mendatang. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para akademisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat yang tertarik dengan dinamika pengawasan pemilu di tingkat daerah.