Deskripsi Publikasi
Buku Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2015 hingga 2020. Buku ini memaparkan berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi jalannya pilkada, mulai dari proses rekrutmen Pengawas TPS hingga penanganan pelanggaran politik uang, ketidaknetralan ASN, dan proses penyelesaian sengketa. Dilengkapi dengan data dan analisis, buku ini memberikan wawasan mengenai pengawasan pilkada di Yogyakarta, yang melibatkan kajian atas sembilan isu penting yang relevan, seperti pengawasan verifikasi faktual calon perseorangan dan aksesibilitas pilkada bagi penyandang disabilitas. Buku ini juga memperkenalkan beberapa topik menarik, salah satunya mengenai strategi rekrutmen Pengawas TPS. Dalam penelitian yang dilakukan, diungkapkan bagaimana proses rekrutmen tersebut menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam menemukan calon pengawas yang memenuhi kualifikasi atau kendala waktu pendaftaran yang terbatas. Penulis mengidentifikasi berbagai strategi yang diterapkan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi masalah ini, termasuk memanfaatkan jaringan sosial lokal dan rekomendasi dari tokoh setempat untuk mengisi posisi pengawas, meskipun terkadang hal ini menimbulkan resistensi atau ketidakpuasan di masyarakat. Dengan menghadirkan hasil wawancara dengan mantan Panwascam dan analisis data lapangan, buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas pengawasan dan potensi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pilkada. Misalnya, ditemukan bahwa pengawas yang berasal dari relasi sosial cenderung memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan yang mendaftar secara mandiri. Buku ini juga menyajikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan sistem pengawasan di masa depan, sehingga dapat menjadi referensi penting dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia, khususnya di tingkat daerah.
