PDF Buku 2025

Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas

Dr. Kurniawan Tri Wibowo., SH., MH

Buku Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas oleh Dr. Kurniawan Tri Wibowo, SH., MH, mengulas secara mendalam tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum selama Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Banyumas. Buku ini mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang terjadi, termasuk pelangga...

Penerbit
Tim Kajian Strategis
Tahun Terbit
2025
Format
PDF
Jumlah Halaman
-

File Tersedia

1 file · unduh tersedia jika diizinkan
PDF
120. Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas.pdf 6.87 MB · bisa diunduh

Deskripsi Publikasi

Buku Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas oleh Dr. Kurniawan Tri Wibowo, SH., MH, mengulas secara mendalam tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum selama Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Banyumas. Buku ini mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang terjadi, termasuk pelanggaran administratif, pidana, kode etik, serta pelanggaran berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan menggunakan data empiris, penulis menganalisis bagaimana Bawaslu Kabupaten Banyumas menangani 24 kasus pelanggaran yang dilaporkan, serta kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Selanjutnya, buku ini membahas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam upayanya untuk menjaga integritas pemilu. Penulis menyoroti ketidakmampuan beberapa laporan pelanggaran untuk masuk ke tahap penyidikan, termasuk kasus-kasus yang terkait dengan praktik politik uang (money politics). Dengan adanya analisis mendalam terhadap pelanggaran dan hambatan yang ada, buku ini memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Kabupaten Banyumas, seperti penguatan kewenangan Bawaslu, peningkatan kapasitas penyelidik dan penyidik, serta penggunaan teknologi dalam proses klarifikasi. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana penegakan hukum pelanggaran pemilu dapat ditingkatkan, serta pentingnya koordinasi yang lebih baik antara lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat membantu dalam memperbaiki sistem pemilu di Indonesia, meningkatkan partisipasi publik, dan menciptakan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.