Deskripsi Publikasi
Buku ini mengupas secara mendalam tantangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, khususnya terkait dengan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, dan kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Di dalamnya, dibahas penerapan Pasal 71 UU Pilkada yang melarang pejabat petahana menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil pemilu, serta bagaimana implementasi larangan ini sering menghadapi berbagai tantangan teknis dan politis. Buku ini menyajikan analisis kritis terhadap peraturan yang ada, serta memberikan tafsiran progresif untuk memperkuat penegakan hukum dalam Pilkada. Selain itu, buku ini juga menyentuh isu oligarki dalam politik Indonesia, dimana segelintir elite politik dan ekonomi memanfaatkan Pilkada untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Melalui berbagai kajian, buku ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur pemilu semakin transparan, praktek seperti politik uang dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat petahana masih sangat dominan. Penulis menyarankan bahwa agar Pilkada berjalan dengan integritas, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Buku ini ditujukan bagi mereka yang tertarik dalam bidang politik, hukum, dan demokrasi, khususnya terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Dengan pendekatan teoretik dan analisis kasus-kasus lapangan, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya menjaga moralitas dalam proses demokrasi, serta bagaimana pengawasan pemilu dapat berperan dalam menciptakan pemilu yang adil dan bebas dari praktik kecurangan.
