Deskripsi Publikasi
Buku ini mengulas secara komprehensif penegakan hukum dalam Pemilu 2024, yang mencakup pelanggaran administrasi hingga tindak pidana pemilu. Penulis mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti keterbatasan waktu dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Buku ini juga menyoroti peran penting Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani kasus-kasus pelanggaran serta rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme yang ada. Dengan menggunakan teori penegakan hukum dan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, and Product), buku ini menawarkan analisis yang mendalam tentang bagaimana hukum dapat ditegakkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penulis menyarankan beberapa perbaikan dalam struktur dan prosedur penegakan hukum untuk mencegah praktik kecurangan di masa depan. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang bekerja dalam bidang pemilu dan hukum. Dengan fokus pada solusi praktis dan perbaikan kelembagaan, buku ini menjadi referensi yang berguna dalam upaya meningkatkan kualitas dan kredibilitas Pemilu di Indonesia.
